MetroOne- Desakan mundur Lurah Tugu Utara, Koja oleh sejumlah Ketua RW di kel Tugu Utara menimbulkan tanda tanya Mulyadi Lurah Tugu Utara.Ia hanya menjalan cuti selama satu bulan.
"Saya tidak tau, kalau ada informasi soal pencopotan jabatan lurah. Dan kalau cuti itu sudah menjadi hak saya untuk mengambilnya" Kata Mulyadi.
Cilincing- Belasan petugas dari Suku Dinas Perumahan Jakarta Utara menggelar pengukuran dan peta inven bangunan yang bertujuan untuk menjadi data dan patokan ganti rugi di Waduk Marunda, Cilincing Jakarta Utara. Petugas mendatangi satu persatu rumah warga di RT 10/2 Dan RT 3/2 Marunda.
Karten Ketua RT 10/2 Marunda membenarkan adanya pengukuran peta inven bangunan yang dilakukan petugas dari Walikota. Rumah-rumah warga yang terkena proyek pembangunan Waduk Marunda mulai dilakukan pengukuran ulang. "Sebelum pernah dilakukan pengukuran, kini kembali diukur. Ada 28 bangunan yang sudah di data dan dikukur diwilayah kami" ujarnya.
Junaedi Seko Jakarta Utara menjelaskan dilakukannya pengukuran dan peta inven ini bertujuan pengalihan hasil ukur lama tahun 2009-2010 menjadi hasil ukur baru dan pengukuran sekarang ini sebagai data pembanding.
"Kita ikuti sesuai aturan agar dalam proses ganti rugi nanti tidak ada permasalahan. Dan data baru pasti ada perubahan dalam bangunan" kata Junaidi. Bahkan Junaidi menambahkan secara ekonomis bisa membantu nilai jual si pemilik bangunan itu sendiri.
Jumlah bangunan baru yang terdapat di RT 010/02 sebanyak 25 bangunan. Dan jumlah bangunan yang terdapat di RT 003/02 Sebanyak 66 Bangunan.
Data dari Pemko Jakut, waduk seluas 56 hektar itu memerlukan pembebasan lahan milik 300 kepala keluarga (KK). Pada Januari 2014, lahan milik 150 KK telah dibebaskan. Sementara itu, pada April 2014, terdapat 100 KK yang lahannya dibebaskan.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menargetkan akhir tahun ini pembangunan Waduk Marunda sudah selesai. Diharapkan dengan rampungnya waduk seluas 56 hektare yang berlokasi di RW 02 Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara itu, mampu menanggulangi banjir di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
“Akhir tahun harus rampung ini semuanya,” kata Jokowi, ketika meninjau Waduk Marunda.
Menurutnya saat ini masih ada sekitar 5-6 hektare lahan yang masih dalam proses pembebasan. Namun hal tersebut sudah selesai, hanya tinggal pelunasannya serta masih membutuhkan dana APBD sebesar Rp65 miliar.
“Agustus-September ini dibayar. APBD sudah ada, tapi masih kurang dan akan ditambah di APBD Perubahan,” ujar Jokowi .
Waduk Marunda mempunyai konsep yang sama dengan Waduk Pluit, yakni dilengkapi sarana dan prasarana bermain serta ruang terbuka hijau.“Tahun 2015, pinggirnya akan ditanami tanaman dan taman bermain untuk anak,” pungkasnya.
Cilincing- Belasan Truk Kontainer yang parkir sembarangan di Jalan Arteri Marunda, Cilincing Jakarta Utara terjaring operasi denda Rp 500 Ribu, sementara truk yang ditinggalkan sopirnya langsung di gembosi roda bannya lalu dicabut plat kendaraan oleh puluhan petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara hari ini, Senin (8/9/2014).
Arifin Hamonangan Kasudin Perhubungan Jakarta Utara menegaskan pihaknya sudah sering mengingatkan bahkan sosialisasi soal parkir sembarangan dikenakan denda Rp 500 Ribu. Karena diindahkan terpaksa ditindak.
"Kami tidak akan mentoleransi, mereka yang melanggar parkir liar di kenakan denda Perda Rp 500 Ribu lalu dikandangkan. Sopir yang kabur kita kempesi roda bannya dan plat kendaraan diamankan" kata Arifin.
Sementara itu Jonathan 45, sopir Truk Kontainer yang parkir di Jalan Arteri Marunda ( Dpn Kawasan KBN) hanya bisa pasrah. Ia berencana akan masuk ke Pool Kontainer PT Multicon, karena antri iapun parkir di pinggir jalan.
"Kaget sih pak! soalnya engga tau ada razia parkir liar ini, apalagi harus bayar denda Rp 500 ribu dan truk dikandangkan" ujarnya.
Kemudian petugas juga menemukan 10 Truk Kontainer milik PT Tubagus Jaya Mandiri yang parkir sembarangan di bawah turunan Jembatan STIP Marunda. Karena engga sopirnya, petugas akhirnya mengembosi dan mencopoti plat nomor kendaraannya. "Plat nomor iji kita sita agar nantinya si pemilik akan mengambil ke kantor kami" kata Dandung petugas Dishub Jakut
Cilincing- Warga dan penumpang di Jalan Tipar Cakung, Cilincing Jakarta Utara mengeluhkan ulah sopir angkot KWK U 03 Jurusan Tg Priok- Cakung yang sering kebut-kebutan dan ugal-ugalan di sepanjang jalan tersebut.
Ditambah lagi sopir angkot ini rata-rata masih usia belia remaja dan tidak memakai seragam dalam mengemudi.
Yati 23, Warga Jalan Sungai Brantas RW 1 Semper Barat ini membenarkan ulah aksi sopir ugal-ugalan itu. Yang mereka cari adalah kejar setoran tanpa memperhatikan keselamatan penumpangnya. Dan mereka juga tak segan-segan menurunkan penumpangnya tanpa sampai tujuan.
"Sudah bikin kita takut, eh tiba-tiba ada penumpang banyak. Dia malah putar balik dan menurunkan penumpang kemudian meminta untuk pindah angkot" ujarnya.
Kasie Operasional Dan Penertiban Sudinhub Jakut Hengki Sitorus menjelaskan, petugasnya sudah sering menertibkan sopir angkot yang tidak berseragam ini. Namun tak pernah jera. "Nanti setelah operasi parkir liar akan kita tertibkan sopir angkot yang tak seragam itu" ujarnya.
Jakarta- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membuka lowongan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 1.133 pegawai.
Padahal, sebelumnya oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) hanya memberikan formasi 133 orang untuk pembukaan CPNS DKI.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengungkapkan rasa syukurnya dan terima kasih karena Kemenpan memberikan formasi lebih dibandingkan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sebab, pihak BKD DKI Jakarta telah melayangkan surat serta usulan untuk penambahan CPNS DKI sebanyak 1.000 orang.
"Alhamdulilah kita bersyukur usulan penambahan formasi itu diterima Pemerintah Pusat. Jadi formasi CPNS DKI menjadi 1.133 orang," kata Made, Minggu (7/9).Pembukaan CPNS DKI sudah dibuka sejak hari Kamis (5/9) lalu melalui media online. Para calon pelamar CPNS DKI bisa membuka alamat websitehttp://panselnas.menpan.go.id.
Pelamar lalu harus mengisi kolom Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, Email dan pilihan instansi yang dilamar.
Pelamar CPNS DKI diwajibkan mendaftar ulang usai registrasi oline dengan menyertakan salinan ijazah, pas foto dan nomor registrasi online. Termasuk tes toefel yang telah dilakukan. Paling lambat penyerahan itu dikembalikan Panitia Seleksi (Pansel) CPNS 2014 paling lambat 18 September 2014 mendatang."Pembukaan sudah dari kemarin melalui sistem online. Para pelamar harus melakukan registrasi melalui online terlebih dahulu. Setelah itu, memberikan syarat-syarat lain paling lambat 18 September 2014," kata Made.
Dalam formas itu, kata Made, Pemda DKI akan memfokuskan di bidang pendidikan dan arsitektur. Dimana saat ini Pemprov DKI kekurangan tenaga pendidik dan tenaga teknis di lapangan. Apalagi, saat ini sedang digalakan tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Kebutuhan sebanyak 1.133 akan difokuskan untuk guru SD terutama, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), tenaga teknis, dan administrasi," ucapnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga memprioritaskan para calon pendaftarCPNS DKI yang mengalami difabel. Dimana sebanyak 5 persen dari setiap bidang.
"Pada pendaftaran CPNS DKI tahun lalu untuk peserta difable hanya 1 persen. Jadi kini kita prioritaskan 5 persen untuk pendaftar difabel," tuturnya.
Tanjung Priok- Sebagai mana yang diamanatkan dalam Undang- Undang No 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung atau tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.
Untuk itulah Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara melakukan Bimtek kepada petugas pelayanan KTP yang setiap harinya bertugas di kantor kelurahan dan kecamatan.
Edison Sianturi Kasudin Dukcapil Jakut menjelaskan, pemberian materi bimtek kependudukan dengan berbasis aplikasi teknologi ini diharapkan dapat membangun kemudahan pelayanan serta kepuasan bagi masyarakat dalam
penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi serta pengarsipan dokumen kependudukan dengan baik.
Dilanjutkan Edison, kalau standard pelayanan sudah berbasis teknologi, tindak kerawanan pungli akan hilang sendirinya. Karena semua data sudah terprogram dan tercatat dalam Simduk ( Sistem Kependudukan).
"Saya mengharapkan kegiatan bimbingan teknis ini dapat diikuti dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan rapi dan benar" ujar Edison dihadapan petugasnya.
Sementara itu Kamilus Elu Staf khusus Wagub DKI menegaskan, bahwa wajah atau potret ibukota itu adanya di loket pelayanan masyarakat. Jika pelayanan terlaksana dengan baik dan benar maka masyarakat merasakan kepuasannya. Begitu juga sebaliknya jika di loket pelayanan buruk maka mencorengkan misi dan visi Jakarta Baru.
"Saya ingin petugas dengan sistem peralatan teknologi yang ada sekarang ini bisa mewujudkan pelayanan lebih baik lagi" ujarnya.
Kamilus juga meminta kepada Dukcapil Jakarta Utara untuk berkoordinasi dengan pihak kelurahan serta UPT Perumahan untuk menata tertib administrasi kependudukan di Rusun Marunda dan Muara Baru.
Semper Barat- Rencana pembangunan kampung deret di Jakarta Utara tahun 2014 ini dipastikan tidak akan terealisasi, karena mepetnya waktu pengerjaan. Bahkan, Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono juga sudah menyampaikan surat ke Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta untuk menangguhkan proyek tersebut.
Di Jakarta Utara pada tahun 2014 ini, direncanakan sebanyak 1.770 rumah meliputi, 14 RW, 9 kelurahan, dan 4 kecamatan akan dibangun kampung deret di antaranya, RW 01, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan 104 unit, RW 07, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan 116 unit dan di RW 08, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan 288 unit.Di RW 02, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan 66 unit, RW 13, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan 294 unit, RW 08, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok 160 unit, RW 12, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok 71 unit, RW 15, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok 12 unit,Kemudian RW 01, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja 57 unit, RW 13, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja 70 unit, RW 04, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing 303 unit, RW 05, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing 79 unit, RW 04, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing 70 unit dan RW 04, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing 80 unit.
Kasie Perencanaan Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Utara, Suhartono mengatakan, berdasarkan Peraturan Gubernur No 64 Tahun 2013, tentang perbaikan rumah melalui program penataan kampung, walikota merupakan penanggung jawab program. Sedangkan waktu pengerjaan selama satu tahun anggaran."Kalau berhitung dengan tahun anggaran 2014, waktu pengerjaannya tidak akan mencukupi, sudah bisa dipastikan pembangunan tidak akan terealisasi. Walikota sudah bersurat kepada sekda agar pembangunan ditunda," jelasnya, Jumat (5/9).Surat yang dikirimkan ke sekda, berisi penjelasan tentang usulan yang direkomendasikan oleh konsultan pembangunan kampung deret, di mana sekitar 90 persen dari 1.770 rumah tidak sesuai peruntukkan. Selain itu, variabel penentuan rumah yang akan dibangun pun tidak disertakan dalam rekomendasi.
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Jakarta Utara, Satriadi membenarkan, jika walikota sudah bersurat ke sekda. Surat yang dikirimkan untuk menjelaskan kondisi hasil kroscek lapangan tim verikasi banyak temuan yang tidak sesuai dengan aturan tentang pembangunan kampung deret.
Menurutnya, dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dicantumkan temuan ketidaksesuaian alokasi pembangunan."Banyak rumah yang kita temui tidak sesuai, seperti bangunan permanen 3 tingkat pun diusulkan. Anggaran kampung deret itu bantuan sosial, tapi rekomendasi yang disampaikan ke kita tidak melampirkan indikator penentuan lokasi," tandasnya.
CILINCING- Takut terjaring razia polisi, puluhan biker yang melintas di Jalan Raya Cacing (dpn pintu Tol KBN) nekad melawan arus untuk menghindarinya.
Aksi pengemudi sepeda motor ini sangat membahayakan jiwanya, mengingat jalan raya Cacing rawan kecelakaan. Ada juga sebagian pengemudi sepeda motor memilih menunggu di halte bus KBN.
"Saya terpaksa lawan arus pak! untuk menghindar razia polisi" kata Ahmad 21, Warga Rorotan.
Operasi tertib lalulintas yang digelar satuan lalulintas Gakum Polda Metro Jaya ini sebagai kegiatan rutin dengan tujuan para pengemudi taat pada aturan lalulintas. Dan di Jalan Cacing ini rawan kecelakaan khususnya bagi pengendara roda dua.
"Operasi ini rutin kita lakukan agar pengemudi taat pada aturan lalulintas" kata Briptu Abdullah petugas satlantas Gakum Polda Metro Jaya.
Jakarta - Melelahkan bagi sopir truk dan pegawai balai uji kir di saat membludaknya lokasi pengujian uji kir di Cilincing, Jakarta Utara.
Alhasil dari membludaknya uji kir, sopir truk harus mengantri dari dini hari. Bahkan antrian uraian kendaraan mencapai 1 Km.
Salah satu sopir mobil Box yang mengantre untuk uji kir di Cilincing bernama Bambang (32) mengatakan, sudah mengantre dari pukul 03.00 WIB dini hari. Meski sudah datang dini hari, ternyata di lokasi sudah banyak truk yang mengantre lebih dulu."Saya sudah bolak-balik datang ke uji kir 3 kali.
Harusnya kir udah diperpanjang tanggal 2 September kemarin," kata Bambang di balai uji kir Cilincing, Jakarta Utara, Jum,at(5/9/2014).
Begitu juga Yayan sopir truk kontainer yang berharap pemerintah dapat memberikan lokasi uji kir yang baru setelah ditutupnya balai uji kir di Kedaung Angke, Jakbar.
"Inginnya yang di Kedaung Angke bisa dibuka lagi, tapi kalau enggak bisa buat tempat baru aja biar nggak padat kaya gini," ujarnya.
Sementara itu, koordinator balai uji kir Cilincing, Henky Suhendra mengeluhkan dengan adanya pelimpahan truk-truk dari balai uji kir Kedaung Angke sehingga membuat kapasitas balai uji kir Cilincing overload.
"Mudah-mudahan gubernur dan wakil gubernur ada solusi untuk menambah pengujian agar kita bisa normal kembali untuk melakukan pengujian dengan ideal, dengan berlebih ini kita takutnya kesannya menguji asal-asalan," ujar Henky.
Menurutnya, dengan banyaknya kendaraan yang diuji ditakutkan banyak alat uji yang mengalami kerusakan.
"Pernah alat rusak, dan tanggal 26 Juli uji kir kita tutup langsung, karena yang rusak itu alat inti," jelasnya.
Henky menjelaskan setiap harinya balai uji kir Cilincing melayani maksimal 200 kendaraan setelah adanya tambahan limpahan dari balai uji kir Kedaung Angke. Semenjak limpahan itu, balai uji kir Cilincing menjadi padat."Kalau tanpa ada tambahan dari Kedaung Angke totalnya setiap hari di Cilincing melayani 120 kendaraan. Tapi sekarang kendaraan yang diuji lebih banyak dari Kedaung Angke," terangnya."Kita harus membatasi kendaraan karena kurangnya tenaga ahli dan nanti kalau terlalu capek bisa saja mengujinya asal-asalan ngujinya. Terus kasihan juga alat ujinya kalau dipaksakan," sahutnya.
Bahkan pihak balai KIR tetap membuka layanan hari sabtu dan minggu.
JAKARTA- Pembatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebesar 20 persen oleh pemerintah pusat berimbas buruk bagi nelayan di Muara Baru dan Muara Angke di Jakarta Utara.
Pasalnya, kini mereka tidak dapat melaut lantaran kapal mereka sulit mendapatkan BBM. Alhasil, para nelayan ini merugi hingga Rp 1 miliar per hari.
Dari sebanyak 1.478 kapal di Pelabuhan Muara Angke, 500 diantaranya hingga kini tidak dapat melaut. Tak hanya itu, sekitar 10 ribu anak buah kapal (ABK) pun kini kehilangan mata pencahariannya.
Ketua Himpunan Nelayan Pursein Nasional, James T mengatakan, saat ini seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) yang ada di lingkungan Pelabuhan Muara Baru sudah habis. "Tiap kapal itu diawaki 20-40 orang. Setiap hari tiap awak biasa dapat hasil senilai Rp 100 ribu, tapi dengan tidak melaut mereka tidak dapat apa-apa," ujar James, Kamis (4/9).Saat ini, kata James, sekitar 10 ribu ABK tidak mendapatkan penghasilan. Jika dikalkukasikan penghasilan tiap orang Rp 100 ribu per hari, nilai kerugian mencapai Rp 1 miliar. "Belum lagi kerugian kapal yang rusak karena terlalu lama sandar," katanyaChamid (50), salah seorang operator SPBB 370101 menuturkan, sejak diberlakukannya pembatasan solar, banyak kapal nelayan yang tidak mendapat solar. "Biasanya dapat 1.000 kilo liter solar, sekarang cuma 500 kilo liter. Akhirnya banyak yang tidak bisa dilayani," ungkapnya.
Kepala Bidang Perikanan, Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Liliek Litasari menambahkan, situasi yang sama juga dialami para nelayan di Pelabuhan Muara Angke. Saat ini, kata Liliek, dari sekitar 250 kapal hanya 10 kapal saja yang bisa dilayani. "Para nelayan sudah mengadukan hal ini kepada kami. Kami juga berupaya mencari solusi atas apa yang saat ini dialami mereka," katanya.Ditambahkan Liliek, Pertamina saat ini telah mengeluarkan jatah pasokan bulan Desember untuk digunakan bulan September ini. Ia berharap, cara tersebut bisa menjadi solusi terbaik terkait pembatasan solar ini.
Cilincing- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau biasa di panggil Ahok kembali menegaskan kepada calo yang berusaha memanfaatkan keberadan rumah susun Marunda untuk disewa belikan. Termasuk penghuni yang sekarang sudah menempatinya.
"Saya minta kepada calo maupun penghuni di Rusun Marunda jangan coba-coba bermain. Jika ketahuan tak ada belas kasihan kami akan proses hukum" tegas Ahok disela-sela louncing kartu pembayaran sewa rusun melalui Virtual Account Bank DKI di Rusun Marunda, Kamis ( 4/9).
Ahok juga menambahkan, para penghuni rusun jangan takut-takut
melaporkan dan melawan kepada oknum yang berusaha mencari cela untuk transaksi jual beli atau menyewakan kepada penghuni yang bukan haknya.
"Ini rusun disiapkan bukan orang susah. Jika ada ketahuan penghuni maupun pegawai kami yang bermain maka tidak segan saya akan masukan dalam bui" ujarnya.
Bagi ahok peringatan ini, bukan sekedar omong kosong belaka melainkan peringatan keras siapa saja yang berusaha untuk mencari cela buat bermain di Rusun Marunda.
Koja- Pembongkaran paksa bangunan di Jalan Sulawesi, Koja Jakarta Utara untuk pembangunan Akses Tol Tg Priok ( ATP) menuai protes dan kekesalan para pemilik bangunan. Pasalnya pemilik bangunan merasa proses ganti rugi masih bermasalah dalam status hukum. Misalnya toko Besi dan mesin bubut di Jalan Sulawesi, Koja Jakarta Utara.
Yorri 37, salah satu anak pemilik toko menjelaskan, ia menilai proses pembongkaran oleh petugas cacat hukum. Pasalnya ia belum sempat mengosongkan tempat usaha namun sudah di hancurkan dengan beko.
"Ini tidak manusiawi! didalam toko itu masih ada barang usaha kami yang belum dikeluarkan. Tapi malah dibongkar" teriak Yorri kepada petugas satpol PP yang terus meringsek bangunan miliknya.
Sebelumnya Sekretaris Kota Jakarta Utara, Junaedi mengatakan hari ini dilakukan pembongkaran bangunan di wilayah Jakarta Utara di daerah Kalibaru dan Koja. Total terdapat 9 bangunan yang akan diratakan di 2 daerah tersebut.
"Sebanyak 5 bangunan yang di bongkar di Kalibaru dan 4 bangunan di Koja. Dan kita sudah mempersiapkan evakuasi warga yang bangunannya kami bongkar," kata Junaedi di Kali Baru, Jakarta Utara, Rabu (3/9/2014).
Rencananya diatas lahan bangunan warga yang di bongkar itu akan di bangun tiang pancang akses jalan tol Tanjung Priok. Rumah warga yang sudah dibongkar akan mendapatkan ganti rugi dari Pemko Jakarta Utara.
KOJA- Berdirinya bangunan di ruas proyek Akses Tol Priok (ATP) membuat petugas Satpol PP mulai melakukan pembongkaran. Setelah tadi pagi sebanyak 5 bangunan rumah warga di Kalibaru Baru Timur, Kalibaru,Cilincing dibongkar, pembongkaran dilanjutkan ke empat bangunan rumah warga di Jalan Sulawesi, Koja Jakarta Utara. Hal itu guna melanjutan pembangunan ATP ( Akses Tol Priok).
Sekretaris Kota Jakarta Utara, Junaedi mengatakan hari ini dilakukan pembongkaran bangunan di wilayah Jakarta Utara di daerah Kalibaru dan Koja. Total terdapat 9 bangunan yang akan diratakan di 2 daerah tersebut.
"Sebanyak 5 bangunan yang di bongkar di Kalibaru dan 4 bangunan di Koja. Dan kita sudah mempersiapkan evakuasi warga yang bangunannya kami bongkar," kata Junaedi di Kali Baru, Jakarta Utara, Rabu (3/9/2014)
Junaedi menjelaskan, warga yang terkena imbas pembongkaran nantinya akan dipindahkan ke Rusun Marunda. "Rusun sudah kami siapkan, kami carikan kontrakan tidak ada yang mau," ucapnya.
Kata Junaedi, dalam pembongkaran tersebut pihak Pemkot Jakut akan mengganti rugi Rp 1,9 juta per meter di Kalibaru dan Rp 12 juta per meter di Koja.
Menurutnya, penetapan harga ganti rugi tersebut telah melebihi harga NJOP.
."Kami sudah melakukan upaya penetapan harga Rp 1,9 di Kalibaru dan 12 juta di Koja. Kami telah negosiasi, NJOP saja hanya 700-900 di Kalibaru dan di Koja Rp 5 juta-8 juta, kita di sini membantu mereka agar nilai ganti lebih besar dari NJOP," jelasnya. Dari pembongkaran bangunan tersebut dikerahkan 400 petugas Satpol PP, 200 Polisi, dan 100 TNI.
Sementara itu, Bambang Hariyanto Pengacara warga menjelaskan proses hukumnya saat ini belum selesai, sebab putusan pengadilan Jakarta Utara telah menetapkan ganti rugi sebesar Rp 35 juta.
"Proses hukum belum selesai kenapa sudah ada pembongkaran" ujarnya.
Kalibaru- Sebanyak lima bangunan rumah warga di Jalan Kalibaru Timur RW 7 Kalibaru, Cilincing Jakarta Utara akhirnya dibongkar paksa ratusan petugas satuan pamong praja Jakarta Utara.
Pembongkaran paksa lima bangunan rumah warga ini karena lahannya akan dipakai untuk pembangunan ATP ( Akses Tol Priok). Lahan tersebut adalah milik Marulloh, Chaeruddin, khobir, Darjono dan Rohilah.
Tri Kurniadi Wakil Walikota Jakarta Utara menjelaskan, pihak Pemko Jakarta Utara sebelumnya sudah melakukan sosialisasi kepada para pemilik. Karena pemilik tetap bertahan soal harga ganti rugi akhirnya terpaksa dibongkar.
"Tidak ada perlawanan mereka baik-baik saja, hanya ingin mempertahankan hak ganti ruginya supaya dibayar diatas ketentuan" kata Tri Kurniadi.
Dijelaskan Tri, pemko memberikan ganti rugi lahan tanah kepada pemilik sebesar Rp 1,9 juta/meter. Namun pemilik menuntut harga diatas harga penawaran tadi.
"Ada sebagian pemilik yang sudah mengambil ganti rugi. Dan mereka yang belum mengambil dikonsinasikan ke pengadilan" kata Tri Kurniadi kepada wartawan.
Lahan seluas 600 meter ini direncanakan untuk memasang penyambung tiang dan pilar akses Jalan Tol Priok. Usai penertiban di Kalibaru, pembongkaran di lanjutkan ke kawasan Koja Jakarta Utara.
Pemilik yang bangunannya sudah dibongkar ini sementara akan tinggal di Rumah Singgah kelurahan Kalibaru.
Dalam penertiban ini sebanyak 700 personil dari satuan Pamong Praja,Polisi, TNI dan sejumlah tokoh masyarakat setempat diterjunkan ke lokasi.
Kalibaru- Taman Interaktif di Jalan Kalibaru Timur 4 RW 7 Kel Kalibaru, Cilincing Jakarta Utara kondisinya memprihatinkan. Selain rusak dan kumuh, areal taman dijadikan tempat jemuran warga.
Warga sekitar berharap kepada pemerintah DKI Jakarta untuk membenahi dan merawatnya agar fungsi taman bisa dimanfaatkan untuk bermain anak-anak.
"Sudah lama kondisi seperti ini pak! Selain di jadikan tempat jemuran, kadang buat tempat hajatan warga" kata Lusi 35, Warga Kalibaru.
Menanggapi keluhan warganya, Sahroni Zein Lurah Kalibaru menegaskan pihaknya sudah melapor dan mengusulkan ke Sudin Pertamanan agar taman interaktif di RW 7 kalibaru untuk diperbaiki supaya bisa di manfaatkan fungsinya. Apalagi taman tersebut satu-satunya lokasi tempat bermain anak-anak di lingkungan itu.
"Mudah-mudahan laporan dan usulan ini direspon cepat oleh instansi terkait" ujarnya. ( Bian)
Cilincing- Banyaknya aktivitas lurah dan camat mengikuti kegiatan di luar kantor membuat sejumlah pelayanan masyarakat terganggu. Padahal Pemda DKI Jakarta sendiri selalu mengedepankan pentingnya pelayanan prima.
Rosman 45, Warga Tugu Utara dan Soni 33 Warga Kelapa Gading mengeluhkan seringnya aktivitas lurah sering rapat. "Memang sih! ada jadwal rapat di Walikota tapi yaa kalau engga penting bisa diwakilkan" kesal Rosman.
Senada diutarakan Soni warga Kelapa Gading, padahal suasana kantor kelurahan sudah di rubah untuk memberikan kenyamanan terapi buat apa nyaman kalau layanannya tidak baik.
"Kantornya nyaman, layanan kurang.Padahal saya membutuhkan bubuhan tanda tangan lurah. Karena sedang rapat terpaksa menunggu sampai sore" ujarnya.
Baik Soni maupun Rosman merupakan salah satu contoh yang dialami hampir semua warga di kelurahan di Jakarta Utara. Bayangkan saja dalam waktu satu minggu aktivitas lurah ada di kantor selama satu harian bisa dihitung yakni sehari atau dua hari saja.
Sementara itu, salah satu lurah yang di konfirmasi dan enggan disebutkan namanya menjelaskan, kegiatan rapat yang sering di lakukan di luar kantor merupakan wajib yang tidak bisa diwakilkan seperti rapat di kantor Walikota dan Balai Agung Pemda DKI Jakarta.
"Namanya perintah atasan mas! kalau memang harus lurah yang harus hadir tidak bisa di tolak! " ujarnya.
